Boltim, timurexpress.co – Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Helmi Lasama, menepis isu provokasi terhadap pemerintah daerah (pemda), Minggu (15/09/24).
Helmi mengatakan, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto terus menganggarkan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat Boltim hingga saat ini.
“Jika ada BPJS bantuan pemerintah yang sudah tidak aktif, itu bukan peserta dari daerah. Sebab, ketidakaktifan peserta BPJS datang dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bukan dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sampai saat peserta BPJS yang di tanggung pemerintah daerah masih terbayarkan,” jelasnya meluruskan isu SARA yang berkembang.
Lanjut Helmi, karena Pemda Boltim aktif dalam kepesertaan BPJS, sehingga baru – baru ini Bapak Sam Sachrul Mamonto selaku bupati menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 8 Agustus 2024.
“Jadi terkait pembayaran tagihan iuran BPJS, Pemda Boltim selalu membayarnya hingga saat ini sehingga mendapatkan penghargaan,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya merinci total peserta BPJS yang di tanggung APBN atau pemerintah pusat.
“Kepesertaan yang di tanggung APBN di Kabupaten Boltim ada sekitar 22 ribu orang. Dan informasinya setiap bulan Menteri Sosial mengeluarkan SK penonaktifan di seluruh Indonesia termasuk Boltim,” ungkap Helmi.
Kata Helmi, pemerintah pusat memiliki alasan kuat untuk menonaktifkan sebagian peserta BPJS APBN.
“Setelah di verifikasi hampir 90% NIK peserta tidak padan. Sehingganya, ada kerjasama antara dinas terkait untuk menangani hal ini,” pintanya.
“Saya juga mengimbau kepada masyarakat Boltim khusus peserta BPJS APBN, untuk melakukan update NIK di instansi terkait,” pungkasnya. (Chimo)
