TimurExpress.com, Tutuyan – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, SH sebut Musrenbang Kabupaten adalah wadah sinkronisasi dan sinergitas program. Disampaikannya saat membuka Musrenbang Kabupaten beberapa waktu lalu, di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati, Kamis (19/3/20).
Bupati menyampaikan, Musrenbang adalah satu kegiatan yang penting bukan hanya seremoni semata. Karena salah satu kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang tidak matang atau asal jadi dan tidak sesuai dengan visi misi pimpinan. Sehingga dalam pelaporan banyak ketidaksinkronan antara RPJMD, Renstra, Renja sampai pada pelaporan SAKIP.
‘’Dalam merencanakan program harus sesuai dengan skala prioritas jangan asal jadi atau sekedar mengugurkan tanggung jawab, menghabiskan anggaran yang outcame, impact dan bennefitnya tidak ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, pengendalian inflasi dan azas manfaat yang lain,’’ terangnya.
Lanjut Bupati, salah satu point penilaian BPK dan pemerintah pusat dalam penggunaan anggaran pemerintah adalah efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus berdampak pada kepentingan publik.
‘’Kinerja perangkat daerah dapat terbaca pada pelaporan SAKIP, ELPPD dan laporan lain. Saya lebih melihat dan menilai hasil dari pada proses, walaupun hasil tidak lepas dari proses itu sendiri. Musrenbang ini adalah moment yang tepat perangkat daerah untuk bermusyawarah menyusun strategi, menyamakan persepsi penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat agar tidak timbul masalah,’’ ujarnya.
‘’Selain itu, Musrenbang menjadi wadah sinkronisasi, sinergitas program serta kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa yang menggunakan DD dan ADD agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan pada akhirnya muncul pemborosan anggaran sehingga tidak ada azas manfaat terhadap kebutuhan public,’’ pungkasnya.
Bupati menyampaikan beberapa usulan anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2021 ke pemerintah pusat dan provinsi, usulan-usulan tersebut antara lain:
1. Agar pada pembahasan anggaran di DPRD Provinsi sebaiknya mengundang 15 Bupati dan Walikota, karena merekalah subjek pembangunan dan yang merumuskan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing.
2. Usulan anggaran untuk jalan Togid-Jokapoy.
3. Peningkatan ruas jalan Buyat-Molobog terutama yang di Ibu Kota Tutuyan dan sekitarnya, karena satu-satunya jalan ibu kota type 7 2 2 adalah Boltim, sehingga diusulkan sepanjang 7 km untuk di buat jadi jalan dua arah.
4. Ruas jalan Modayag-Modoinding usulan sepanjang 5 km serta diperlebar menjadi 23 m.
5. Pembuatan jalan pesisir pantai Togid-Kotabunan yang jadi kewenangan provinsi sepanjang 9 km.
6. Pengembangan objek wisata Boltim yang di danai APBD Provinsi seperti pengembangan Pulau Nenas.
7. Di usulkan untuk ada kantor atau UPTD Cabang Dinas Pendidkan yang mengawasi SMA, SMK dan sederajat.
8. Tolong dicatat terkait pemanfaatan sumber daya alam galian, selama kurun waktu tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak ada izin yang terbit dari provinsi padahal proyek dengan anggaran puluhan milliar banyak, sehingga tidak ada PAD dari bagi hasil bukan pajak.
Dan masih ada banyak lagi yang diusulkan Bupati Boltim.
Hadir pada Musrenbang tersebut adalah, Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRD Boltim, Forkopimda, Staf Khusus Bupati, seluruh Kepala OPD, Camat, Sangadi dan BPD. (*Chimo)
