Boltim, timurexpress.co, – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atas kebijakan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, ternyata masih berdampak negatif bagi masyarakat terkhusus di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Padahal, Pemerintah Pusat (Kementrian Sosial) melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk di Boltim.
Pun demikian, tetap saja kenaikan harga BBM masih dikeluhkan. Keluhan ini pun meletup ketika BBM jenis Pertalite yang disediakan pengecer di depot-depot pribadi dijual dengan harga sekira Rp13.000 sampai Rp15.000 per liternya.
Hasil penelusuran wartawan ini, pengecer literan menjual BBM jenis Pertalite per liternya dengan harga tinggi lantaran pengambilan per galonnya juga cukup mahal, yakni diatas Rp300.000 untuk ukuran 25 liter.
Dan ternyata, polemik kenaikan harga BBM tak berhenti di soal harga saja. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) satu satunya di Kabupaten Boltim yang terletak di Ibu Kota Kabupaten, Tutuyan, katanya mendapat banyak tekanan dari sejumlah pihak.
Akibat dari tekanan itu, bos atau pemilik SPBU di Tutuyan merencanakan akan menutup atau tidak akan menyuplai lagi BBM ke stasiun tersebut.
Sebagaimana diutarakan salah satu petugas SPBU Tutuyan, Awin.
Melansir pilaraktual.com, Awin mengungkapkan, apabila SPBU di Tutuyan terus mendapat kecaman maka akan bermuara pada penutupan SPBU.
“Kalau kondisinya terus mendapat tekanan dari luar terkait penjualan BBM, kata bos akan menutup SPBU Tutuyan,” ujar Awin, Rabu (14/09/22).
Awin mengeluhkan penekanan baik dari pihak media ataupun kepolisian. Dirinya mengaku, sudah kewalahan melayani berbagai tekanan tersebut.
Menurutnya, apa yang pihak SPBU jalankan saat ini sudah sesuai dengan aturan penyaluran BBM kepada pengendara atau pun masyarakat.
“Saya kira kami sudah jalankan sesuai prosedur penyaluran BBM sebagaimana anjuran pemerintah. Kalau untuk pengisian galon tidak dilayani, tetapi kalau mengenai kebutuhan petani dan nelayan harus melampirkan surat (rekomendasi) dari dinas terkait. Nah sekarang, kami serba salah sebab pihak media justru mengkritisi apa yang sudah diatur oleh pemerintah,” singgungnya.
“Akibat dari foto wartawan itu, banyak anggota polres dan dinas terkait datang menyambangi SPBU Tutuyan. Mereka mempertanyakan ihwal pelayanan. Kami pun menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan masih sesuai dengan prosedur penjualan BBM bersubsidi. Yang di foto wartawan, memang ada kendaraan dengan tangki besar tapi itu tidak dilayani,” tandas Awin.
Persoalan ini pun di tanggapi warga Tutuyan II yang enggan namanya dipublikasikan. Katanya, kalau memang pihak SPBU mendapat tekanan seperti itu, langkah penutupan SPBU sudah tepat dan selamat kepada masyarakat Boltim bakal dihantui krisis BBM.
“Kita lihat, nanti siapa yang akan bertanggungjawab akan kelumpuhan perekonomian di Kabupaten Boltim. Terutama di wilayah-wilayah pelosok seperti Desa Nuangan bersatu, Matabulu bersatu dan Jiko Belanga. Juga, wajib diawasi BBM subsidi yang masuk dari daerah lain. Sulap saja air laut menjadi BBM kemudian diisi dalam tangki kendaraan masing-masing,” tuturnya.
Sebenarnya ada cara lebih efektif selain menutup atau menyetop pasokan BBM di SPBU Tutuyan.
“Asalkan ada kerjasama yang baik dan saling ikhlas demi kepentingan lebih banyak orang, itu saja,” pungkasnya. (Chimo/Vina)
